TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG – PKS Kabupaten Semarang mulai menyiapkan figur muda di seluruh daerah pemilihan untuk memperkuat regenerasi kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Perhatian khusus diberikan kepada daerah pemilihan yang kursinya masih kosong serta wilayah yang berpotensi menambah keterwakilan.
Langkah tersebut berjalan bersama penguatan program ekonomi keluarga, ketahanan keluarga, kepemudaan, dan kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Arah tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja dan evaluasi organisasi bersama Ketua Daerah Dakwah 1 PKS Jawa Tengah, H. Joko Widodo, S.Ak., di Kantor DPD PKS Kabupaten Semarang, Gading, Kecamatan Tuntang, Sabtu (18/7/2026) sore.
Puluhan peserta yang terdiri atas Pengurus Harian dan para ketua bidang DPD PKS Kabupaten Semarang mengikuti kegiatan tersebut. Forum itu membahas evaluasi program selama enam bulan, penguatan organisasi, kaderisasi, pelayanan publik, serta persiapan menghadapi agenda politik mendatang.
Tiga Agenda Penguatan Organisasi
Joko Widodo menekankan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian pengurus PKS Kabupaten Semarang, yaitu peningkatan kualitas kaderisasi, penguatan soliditas organisasi, dan persiapan menghadapi agenda politik.
“Mesin kaderisasi harus naik kelas, mesin organisasi harus lebih solid, dan mesin pemenangan harus mulai bersiap,” kata Joko.
Menurut dia, kaderisasi tidak dapat berjalan hanya melalui satu bidang. Seluruh unsur organisasi perlu membuka ruang bagi anak muda, mahasiswa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok profesional untuk terlibat dalam kegiatan sosial serta pelayanan masyarakat.
“Kerja kaderisasi ini bukan hanya bidang kaderisasi yang bekerja. Semua harus berkontribusi untuk meningkatkan hasil yang sudah dicapai,” ujarnya.
Joko meminta pengurus mulai mengidentifikasi dan menyiapkan figur muda untuk daerah pemilihan yang kursinya masih kosong bagi PKS. Persiapan sejak dini memberi kesempatan kepada calon untuk meningkatkan kapasitas, memahami persoalan wilayah, dan membangun rekam jejak melalui kerja nyata bersama masyarakat.
Pengurus juga perlu menyiapkan calon berdasarkan kapasitas, integritas, kedekatan dengan masyarakat, serta pemahaman terhadap persoalan daerah. Dengan cara tersebut, proses pencalonan tidak berhenti pada kebutuhan elektoral, tetapi menghasilkan figur publik yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan warga.
Program Harus Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
Selain regenerasi politik, Joko mendorong pengurus memperluas program pemberdayaan ekonomi. Program tersebut dapat berbentuk pelatihan usaha, pendampingan pelaku usaha mikro, penguatan akses permodalan, pengembangan keterampilan, serta kerja sama dengan lembaga sosial dan mitra pemberdayaan.
Ia menilai konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap bidang perlu menghubungkan program internal dengan persoalan publik, seperti penguatan ekonomi rumah tangga, ketahanan keluarga, peningkatan keterampilan pemuda, dan pendampingan masyarakat desa.
Joko juga mendorong pengurus mengembangkan program berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan organisasi menyusun kegiatan yang lebih tepat sasaran, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, keluarga, maupun kepemudaan.
Program pemberdayaan, menurut dia, perlu mengutamakan keberlanjutan. Pelatihan keterampilan harus diikuti dengan pendampingan usaha, penguatan jaringan pemasaran, dan akses terhadap mitra yang dapat membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi.
Evaluasi Program Enam Bulanan
Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang Muhammad Nurkholis mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama enam bulan sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi setiap bidang.
“Seluruh bidang sudah berjalan, meskipun intensitas kegiatannya berbeda-beda. Kondisi dan keterbatasan anggaran membuat belum semua bidang bergerak secara maksimal,” kata Nurkholis.
Ia mengharapkan evaluasi tersebut dapat memperjelas prioritas program, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap struktur menjalankan tanggung jawabnya. Masukan dari pengurus tingkat wilayah juga diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang belum memperoleh jalan keluar di tingkat daerah.
Nurkholis menjelaskan bahwa sejumlah bidang telah menjalankan kegiatan secara aktif. Namun, terdapat bidang yang masih memerlukan penguatan program, sumber daya, dan dukungan anggaran.
Karena itu, DPD PKS Kabupaten Semarang akan mendorong setiap bidang menyusun program berdasarkan skala prioritas. Program harus memiliki tujuan yang jelas, ukuran keberhasilan, sasaran penerima manfaat, serta pola evaluasi yang teratur.
Pengurus juga akan memperkuat rapat koordinasi, baik pada tingkat Pengurus Harian maupun pleno. Koordinasi yang teratur diperlukan agar keputusan organisasi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.
Muhammad Nurkholis juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2024–2029. Posisi tersebut memperkuat peran DPD dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses penyusunan kebijakan di tingkat daerah.
MPD Siapkan Kajian Kebijakan Publik
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Semarang, Muhammad Jauhari Mahmud, S.H.I., menyatakan MPD siap memperkuat kajian yang mendukung penyusunan program dan kebijakan organisasi di daerah.
MPD PKS Kabupaten Semarang memiliki tiga komisi yang menangani organisasi dan kewilayahan, kebijakan publik dan kajian strategis, serta ketahanan keluarga.
Dalam waktu dekat, MPD merencanakan kajian ketahanan keluarga dan membuka ruang kolaborasi dengan bidang-bidang di DPD. Kajian tersebut akan memetakan persoalan yang dihadapi keluarga sekaligus merumuskan program yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.
“MPD siap berkolaborasi dengan bidang yang ada di DPD,” kata Jauhari.
Ia juga menyambut usulan penyusunan kajian mengenai peta daerah pemilihan dan kondisi sosial politik Kabupaten Semarang. Menurutnya, kajian tersebut harus melibatkan pakar dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan agar menghasilkan rekomendasi yang realistis.
Kajian tersebut dapat mencakup perubahan demografi, persebaran penduduk, karakter sosial ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, serta pola partisipasi masyarakat. Data itu akan membantu pengurus memahami kondisi setiap wilayah secara lebih terukur.
Jauhari menilai MPD perlu mengambil peran dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, MPD tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi ikut memberi kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat Kabupaten Semarang.
Muhammad Jauhari Mahmud juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2024–2029. Pengalaman di lembaga legislatif tersebut dapat mendukung proses penyusunan kajian dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Perkuat Komunikasi Publik
Pertemuan tersebut turut membahas penguatan komunikasi publik, aktivitas struktur sampai tingkat desa, pemanfaatan data untuk memantau program, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala setiap enam bulan.
Joko meminta pengurus mengelola media sosial secara aktif dan konsisten. Materi komunikasi tidak harus selalu berasal dari kegiatan internal Kabupaten Semarang. Pengurus dapat menyebarluaskan informasi pendidikan politik, pelayanan masyarakat, kebijakan publik, serta kegiatan sosial yang relevan bagi warga.
Komunikasi publik perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan berangkat dari persoalan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat melihat program partai berdasarkan manfaat, gagasan, dan solusi yang ditawarkan.
Pengurus juga diarahkan untuk memperkuat pencatatan data organisasi, capaian program, aspirasi masyarakat, dan tindak lanjut setiap kegiatan. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sekaligus membantu pengurus menentukan prioritas program.
Melalui persiapan yang dimulai lebih awal, PKS Kabupaten Semarang menargetkan lahirnya figur muda yang memiliki kapasitas, pengalaman sosial, dan pemahaman terhadap persoalan daerah.
Pada saat yang sama, struktur organisasi diarahkan untuk memperkuat program ekonomi, keluarga, kepemudaan, pelayanan masyarakat, dan kajian kebijakan publik sebagai bagian dari kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Semarang.