Beberapa pekan terakhir, ruang publik diramaikan oleh perdebatan mengenai gagasan menghentikan pembayaran pajak. Potongan kuliah umum Mahfud MD di Pondok Pesantren Lirboyo memantik diskusi yang meluas, mulai dari ruang akademik hingga media sosial. Terlepas dari beragam tafsir yang berkembang, satu pertanyaan layak memperoleh perhatian bersama: mengapa gagasan seperti itu begitu mudah memperoleh simpati?
Pajak pada hakikatnya merupakan perjanjian moral antara masyarakat dan negara. Masyarakat bersedia menyisihkan sebagian hasil jerih payahnya karena meyakini dana tersebut kembali dalam bentuk jalan yang semakin baik, sekolah yang semakin layak, pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, irigasi yang mengairi sawah, pasar yang semakin tertata, serta berbagai layanan publik yang memudahkan kehidupan sehari-hari.
Selama tiga periode mengikuti pembahasan APBD sebagai anggota DPRD, saya semakin memahami betapa erat hubungan antara pajak dan kehidupan masyarakat. Angka-angka dalam dokumen anggaran pada akhirnya menjelma menjadi jembatan yang menghubungkan desa, ruang kelas tempat anak-anak belajar, saluran irigasi yang menopang hasil panen petani, pelayanan kesehatan di puskesmas, bantuan bagi pelaku UMKM, hingga pembangunan pasar rakyat. Setiap perubahan ruang fiskal segera memengaruhi daftar prioritas pembangunan daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat menjadi penopang utama kemampuan fiskal banyak daerah, termasuk Kabupaten Semarang. Ketika ruang fiskal menyempit, pilihan pemerintah daerah ikut menyempit.
Pengalaman tersebut menghadirkan satu pelajaran sederhana. Pajak memiliki wajah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap rupiah yang masuk ke kas negara membawa harapan ribuan keluarga yang menunggu pelayanan publik semakin baik.
Karena itu, pembahasan mengenai pajak semestinya melampaui urusan target penerimaan. Pajak juga berbicara mengenai rasa keadilan. Masyarakat berharap sistem perpajakan hadir secara proporsional, sederhana, selaras dengan kemampuan ekonomi warga, serta memberikan kepastian. Pada saat yang sama, belanja negara pun harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, hingga pelayanan publik yang berkualitas. Ketika masyarakat merasakan manfaat yang nyata, kepercayaan tumbuh secara alamiah. Kepatuhan akhirnya lahir sebagai kesadaran bersama.
Ada satu hal lain yang juga layak menjadi bahan perenungan. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik beberapa kali diwarnai pernyataan pejabat yang terasa berjarak dari kehidupan masyarakat. Saat muncul pertanyaan mengenai pelaksanaan program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih, sebagian respons para pejabat justru menghadirkan kesan menggurui, menyepelekan, bahkan merendahkan masyarakat. Padahal, setiap pertanyaan berasal dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang melihat secara langsung bagaimana program tersebut dilaksanakan di lapangan.
Pajak Hidup dari Kepercayaan
Kepatuhan pajak tumbuh ketika warga merasa adil, melihat manfaat nyata, dan dihormati oleh penyelenggara negara.
Mengapa isu tolak pajak mudah disambut?
Karena sebagian warga melihat jarak antara kewajiban membayar pajak dan manfaat yang mereka rasakan.
Manfaat Pajak
Jalan, sekolah, puskesmas, irigasi, pasar rakyat, dan dukungan UMKM.
Rasa Keadilan
Sistem harus proporsional, sederhana, pasti, dan sesuai kemampuan warga.
Kepercayaan Naik
Ketika manfaat terlihat, kepatuhan lahir sebagai kesadaran bersama.
Kepercayaan Turun
Arogansi pejabat dan layanan buruk dapat melemahkan legitimasi pajak.
Pelajaran dari Yunani
Kepatuhan pajak yang lemah, administrasi tidak efektif, dan belanja tidak disiplin dapat menyempitkan ruang fiskal.
Kritik masyarakat sesungguhnya merupakan aset bagi pemerintah. Aspirasi para petani, guru, pedagang pasar, pelaku UMKM, nelayan, mahasiswa, kalangan profesional, hingga generasi muda membantu penyelenggara negara membaca kenyataan yang berkembang di lapangan. Setiap masukan membuka peluang bagi lahirnya kebijakan yang semakin matang dan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sinilah kerendahan hati menemukan maknanya. Jabatan publik merupakan amanah pelayanan. Setiap keputusan menyentuh kehidupan jutaan orang. Setiap ucapan membentuk persepsi publik. Setiap kebijakan membawa harapan sekaligus tanggung jawab. Sementara itu, arogansi membuat masyarakat kehilangan harapan, yang pada ujungnya dapat membuat mereka enggan membayar pajak.
Pelajaran penting juga hadir dari Yunani. Krisis fiskal yang melanda negara tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi ketika kepatuhan pajak melemah, administrasi perpajakan kehilangan efektivitas, belanja publik kehilangan disiplin, dan kepercayaan masyarakat terus menurun. Ruang fiskal akhirnya menyempit, investasi melambat, pengangguran meningkat, serta pemerintah harus menjalankan kebijakan penghematan yang berat. Pengalaman Yunani mengajarkan satu hal penting, yaitu bahwa penerimaan pajak dan kepercayaan publik berjalan beriringan. Ketika salah satunya melemah, kemampuan negara menghadirkan pelayanan kepada masyarakat ikut melemah.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara lahir dari kepercayaan rakyatnya. Kepercayaan itulah yang menjaga pajak tetap hidup sebagai semangat gotong royong nasional, sekaligus menjaga Indonesia melangkah menuju masa depan yang semakin sejahtera.