JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG — Pemerintah didorong untuk memanfaatkan dapur-dapur yang telah selesai dibangun namun belum beroperasi guna memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia dinilai penting agar investasi yang telah dikeluarkan, baik dari anggaran publik maupun masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi program pemenuhan gizi nasional.
Dikutip dari laman resmi Fraksi PKS DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Muh. Haris, meminta pemerintah melakukan inventarisasi terhadap dapur-dapur yang telah terbangun dan memenuhi ketentuan untuk dapat dilibatkan dalam operasional MBG.
Hal tersebut disampaikan Haris dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Haris menyampaikan, anggaran Program MBG sebesar Rp240 triliun untuk tahun 2027 telah disepakati. Menurut dia, pelaksanaan program perlu diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang telah tersedia, tidak hanya bergantung pada sekitar 27.000 dapur yang saat ini telah beroperasi.
“Selain 27 ribu dapur yang sudah operasional, juga perlu menginventarisir dapur-dapur lain yang sudah jadi, yang secara prosedur, tata kelola, sudah mengikuti keinginan dan aturan main pemerintah, untuk juga diberi kesempatan untuk operasional,” ujar Haris.
Menurut Haris, inventarisasi tersebut penting karena pembangunan dapur melibatkan investasi yang cukup besar. Ia meminta pemerintah memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi aset yang tidak produktif.
“Karena itu menyangkut dana publik, dana masyarakat, banyak yang sudah berinvestasi untuk itu, jumlahnya cukup besar, jadi saya kira ini perlu diinventarisir lagi untuk dilibatkan juga dalam proses penyediaan makan bergizi gratis,” kata Haris.
Ia menjelaskan, dapur-dapur yang telah terbangun tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, luar Jawa, kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga daerah terpencil. Pemerintah, kata dia, perlu menghitung kapasitas setiap dapur dan melibatkan fasilitas yang telah memenuhi persyaratan dalam penyediaan MBG.
Haris juga mendorong adanya penyesuaian kapasitas pada dapur yang telah beroperasi apabila jumlah produksinya dinilai terlalu besar. Dengan begitu, dapur baru yang telah selesai dibangun dan memenuhi standar pemerintah dapat ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program.
“Kalau seandainya yang lama itu jumlahnya terlalu banyak, misalnya satu dapur itu 3.000, ya bisa dikurangi. Dikurangi agar yang baru-baru ini yang sudah menyiapkan dapur, yang sudah jadi dan belum operasional itu bisa juga ikut menyiapkan makan bergizi gratis,” pungkas Haris.
Upaya inventarisasi dan optimalisasi dapur tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan MBG dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia serta memperluas jangkauan penerima manfaat program.