Saya melihat persoalan ekonomi Indonesia hari ini bukan hanya soal rupiah yang melemah, PHK yang terus bertambah, atau industri manufaktur yang sedang lesu. Semua itu hanyalah gejala. Masalah yang sebenarnya jauh lebih mendasar adalah kita sedang mengalami apa yang oleh para ekonom disebut sebagai blind flying.
Bayangkan kita sedang menerbangkan sebuah pesawat. Pesawat itu sedang melaju, tetapi seluruh dashboard di depan pilot mati. Tidak ada penunjuk kecepatan, tidak ada penunjuk arah, tidak ada informasi ketinggian, bahkan indikator bahan bakar pun tidak berfungsi. Pilot tetap harus mengambil keputusan, dan semua dilakukan dengan mengandalkan perkiraan. Menurut saya, itulah gambaran ekonomi Indonesia saat ini.
Sebab, semakin banyak data ekonomi yang justru menimbulkan keraguan. Ketika pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, muncul pertanyaan dari kalangan akademisi karena indikator lain justru menunjukkan arah yang berbeda. Aktivitas industri melemah, konsumsi listrik turun, tetapi pertumbuhan manufaktur dikatakan meningkat. Data PHK juga demikian. Angka resmi diumumkan pemerintah, tetapi baik kalangan pengusaha maupun serikat pekerja sama-sama meragukannya. Bahkan, data likuiditas perbankan pun sempat memunculkan perbedaan pandangan antara otoritas moneter dan pemerintah.
Kalau dashboard ekonomi saja tidak disepakati bersama, lalu sebenarnya kita sedang berada di mana? Inilah yang saya khawatirkan. Persoalannya tidak hanya pada data yang keliru. Persoalannya adalah ketika data sudah tidak lagi dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Padahal dalam ekonomi, kualitas kebijakan selalu mengikuti kualitas informasi yang dimiliki pembuat kebijakan.
Saya selalu percaya bahwa kebijakan yang baik lahir dari data yang baik. Sebaliknya, ketika data dipenuhi keraguan, kebijakan berpotensi kehilangan arah. Pemerintah akhirnya lebih banyak bereaksi terhadap masalah yang sudah terjadi daripada mengantisipasi masalah yang akan datang.
Perubahan kebijakan muncul silih berganti. Di antaranya, aturan ekspor terus berubah, tata kelola sejumlah komoditas berubah, dan berbagai lembaga baru dibentuk. Sebagian memang mungkin memiliki tujuan yang baik, tetapi perubahan yang datang mendadak justru melahirkan policy uncertainty. Dan bagi pelaku usaha, ketidakpastian jauh lebih menakutkan daripada kerugian.
Kerugian masih bisa dihitung. Risiko dapat dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis. Tetapi ketidakpastian membuat semua perhitungan kehilangan pijakan. Akibatnya, investor memilih menunggu, dunia usaha menunda ekspansi, dan industri mengurangi produksi. Langkah berikutnya hampir selalu sama: efisiensi dan pengurangan tenaga kerja. Karena itu, saya tidak pernah melihat PHK sebagai persoalan yang berdiri sendiri.
Saat ini, ketika Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun jauh di bawah angka 50, dunia usaha sebenarnya sedang menyampaikan pesan sederhana: pesanan menurun, produksi dikurangi, dan kebutuhan tenaga kerja ikut menurun. Angka PMI adalah cermin ekspektasi dunia usaha terhadap masa depan.
Masalah lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah persoalan struktural ekonomi kita. Indonesia masih sangat bergantung pada impor migas. Selama kebutuhan energi dipenuhi dari luar negeri, kebutuhan dolar akan terus meningkat. Ketika harga minyak dunia naik, tekanan terhadap neraca pembayaran ikut membesar. Dan saat rupiah melemah, bahan baku impor menjadi lebih mahal. Di saat itulah biaya produksi industri naik, daya saing menurun, dan pada akhirnya industri kembali melakukan efisiensi. Semua persoalan itu saling terhubung.
Dalam kondisi seperti ini, saya justru melihat ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Di satu sisi, pemerintah harus membayar bunga utang, menjaga subsidi, membiayai berbagai program prioritas, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Persoalannya adalah apakah setiap rupiah benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang memberikan multiplier effect terbesar bagi perekonomian.
Perdebatan mengenai efektivitas program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu contoh. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai efisiensi biaya penciptaan setiap tenaga kerja dibandingkan apabila anggaran yang sama digunakan untuk memperkuat sektor produktif, investasi, atau UMKM. Perdebatan seperti ini wajar terjadi. Namun, ketika seluruh pihak memulai diskusi dari data yang berbeda-beda, hal ini menjadi persoalan besar.
Karena itulah saya berpendapat bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih penting adalah mengembalikan kepercayaan terhadap data dan arah kebijakan. Dunia usaha membutuhkan kepastian, investor membutuhkan konsistensi, dan pasar membutuhkan sinyal yang jelas. Tanpa itu semua, ekspektasi akan terus memburuk, investasi akan tertahan, dan lapangan kerja akan semakin sulit tercipta.
Saya percaya tantangan terbesar ekonomi Indonesia hari ini terletak pada upaya membangun kebijakan yang bertumpu pada data yang kredibel. Seperti pilot yang mengandalkan instrumen navigasi saat menerbangkan pesawat, pemerintah memerlukan dashboard ekonomi yang akurat untuk menentukan arah kebijakan. Saat kualitas dashboard melemah, keputusan cenderung bertumpu pada asumsi, sementara risiko meleset dari tujuan semakin sulit dihindari.