Revisi UU Ketenagakerjaan Masuk Tahap Pembahasan, Muh. Haris Soroti Nasib Pekerja Outsourcing: “Harus Ada Kepastian Masa Depan”
JAKARTA — Polemik mengenai sistem outsourcing menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini memasuki tahap lanjutan di DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris menilai keberadaan sistem alih daya selama ini masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait kepastian status kerja dan masa depan para pekerja. Menurut Muh. […]
Muh Haris Dorong PKWT Dibatasi dan Perlindungan Ojol Diperkuat
JAKARTA – Perlindungan pekerja kontrak, pengemudi ojek daring, kurir, pekerja informal, hingga jaminan pesangon menjadi sejumlah isu yang mengemuka setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (27/8/2026). Dengan keputusan tersebut, RUU […]
RUU Ketenagakerjaan Didorong Akhiri Polarisasi Buruh-Pengusaha dan Lindungi Pekerja Digital
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru didorong menjadi momentum untuk mengakhiri polarisasi antara pekerja dan pengusaha, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih pasti bagi pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Anggota Fraksi PKS Muhammad Haris mengatakan pembentukan undang-undang […]