Muh. Haris Soroti Kenaikan Anggaran BKKBN 2027 agar Berdampak Langsung bagi Keluarga
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, meminta pemerintah memastikan kenaikan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun Anggaran 2027 benar-benar berdampak pada peningkatan layanan dan manfaat langsung bagi keluarga. Hal itu disampaikan Muh. Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan […]
DPR Minta Pemerintah Petakan Dapur Siap Operasi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG — Pemerintah didorong untuk memanfaatkan dapur-dapur yang telah selesai dibangun namun belum beroperasi guna memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia dinilai penting agar investasi yang telah dikeluarkan, baik dari anggaran publik maupun masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi program pemenuhan gizi nasional. Dikutip dari laman resmi […]
Ida Nurul Farida Dorong Pengawasan Bansos Diperketat agar Program Kemiskinan Berujung Kemandirian Ekonomi
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Ida Nurul Farida menilai program UEP dan KUBE harus mampu mendorong kemandirian ekonomi warga, bukan sekadar menjadi bantuan yang terus bergulir tanpa peningkatan kesejahteraan. SALATIGA, PKSKABUPATENSEMARANG – Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diawasi secara ketat agar benar-benar mampu mengurangi kemiskinan. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa […]
Revisi UU Ketenagakerjaan Masuk Tahap Pembahasan, Muh. Haris Soroti Nasib Pekerja Outsourcing: “Harus Ada Kepastian Masa Depan”
JAKARTA — Polemik mengenai sistem outsourcing menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini memasuki tahap lanjutan di DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris menilai keberadaan sistem alih daya selama ini masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait kepastian status kerja dan masa depan para pekerja. Menurut Muh. […]
Muh Haris Dorong PKWT Dibatasi dan Perlindungan Ojol Diperkuat
JAKARTA – Perlindungan pekerja kontrak, pengemudi ojek daring, kurir, pekerja informal, hingga jaminan pesangon menjadi sejumlah isu yang mengemuka setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (27/8/2026). Dengan keputusan tersebut, RUU […]
Ringankan Duka Korban Kebakaran, Dua Legislator PKS Sambangi Warga Klero dan Tengaran
TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG – Di tengah duka warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran, bantuan mulai berdatangan ke Desa Klero dan Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Ida Nurul Farida bersama Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris turun langsung menemui para korban sekaligus menyerahkan […]
Muh. Haris Soroti Pasien BPJS yang Meninggal Usai Keluhkan Antrean Rawat Inap
JAKARTA – Seorang peserta BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan, meninggal dunia beberapa hari setelah keluhannya mengenai lamanya menunggu ruang perawatan viral di media sosial. Di tengah kondisi sakit, unggahan Yurizal juga mendapat sejumlah komentar yang dinilai tidak berempati, termasuk dari akun yang disebut milik tenaga kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. […]
Serapan Anggaran Kesehatan Primer Rendah, Layanan Puskesmas Dikhawatirkan Terganggu
JAKARTA – Rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan dikhawatirkan mengganggu layanan dasar di puskesmas, termasuk pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis serta ketersediaan reagen, bahan medis, dan tenaga kesehatan di daerah. Kekhawatiran tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Wakil […]
RUU Ketenagakerjaan Didorong Akhiri Polarisasi Buruh-Pengusaha dan Lindungi Pekerja Digital
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru didorong menjadi momentum untuk mengakhiri polarisasi antara pekerja dan pengusaha, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih pasti bagi pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Anggota Fraksi PKS Muhammad Haris mengatakan pembentukan undang-undang […]
Korban Kebakaran di Kabupaten Semarang Terima Bantuan dari Tiga Legislator PKS
TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG — “Bantuan ini menjadi penyemangat bagi keluarga kami untuk kembali bangkit.” Kalimat itu disampaikan Afifah setelah menerima bantuan di tengah upayanya memulai kembali kehidupan. Beberapa hari sebelumnya, rumahnya di RT 27 RW 05 Dusun Cabean Kulon, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, ludes terbakar. Pada Jumat (10/7/2026), tiga anggota legislatif dari Partai […]